Sejarah PKI Belum Pasti Masuk Kurikulum 2004

JAKARTA -- Kendati
desakan masyarakat cukup kuat, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
tidak dapat menjamin bahwa sejarah pemberontakan Partai Komunis
Indonesia (PKI) bisa kembali masuk kurikulum sejarah nasional 2004.
Menurut BSNP, hal itu sangat tergantung dari hasil diskusi para pakar
sejarah yang akan difasilitasi BSNP dalam waktu dekat.

''Kami tidak tahu. Itu harus
melalui perdebatan dulu dari para pakar sejarah. Tergantung hasilnya
nanti bagaimana,'' tutur Sekertaris BSNP, Djaali, kepada Republika,
Jumat (24/6). Dalam hal ini, BSNP cuma berperan sebagai fasilitator
saja. BSNP, kata Djaali, memang telah ditugasi Mendiknas, Bambang
Sudibyo, untuk melakukan penyempurnaan kurikulum sejarah 2004.
Penugasan ini terkait protes beberapa tokoh Islam soal penghapusan
sejarah pemberontakan PKI dalam kurikulum nasional 2004 yang
direncanakan berlaku Juli 2005 (Republika, 22/6).

'Menanggapi protes itu,
sejumlah menteri termasuk kepala Badan Intelejen Nasional (BIN), bahkan
menggelar rapat koordinasi Kamis (23/6). Kurikulum 2004 diputuskan
ditunda. Pelajaran sejarah di sekolah-sekolah tetap mengacu kurikulum
1994. Terkait penyempurnaan kurikulum 2004 ini, kata Djaali, BSNP akan
membentuk sebuah tim adhoc. Tim ini-lah yang akan memutuskan perlu
tidaknya PKI masuk kembali kurikulum sejarah 2004. Namun, terangnya,
keputusan tim adhoc dikeluarkan setelah menimbang hasil diskusi dari
para pakar sejarah.

'Siapa saja pakar-pakar yang
diundang? Djaali mengatakan belum tahu. Kata dia, hal itu akan dibahas
BSNP secara khusus pada Senin (27/6) pekan depan. Pakar-pakar sejarah
ini kemungkinan berasal dari perguruan tinggi seperti UI, UGM, atau
IKIP. Menurut wakil koordinator Pokja Mewaspadai Aliran Sesat (MAS),
Aru Seif Assad, sebetulnya tidak perlu ada lagi diskusi-diskusi dari
para pakar. Kata dia, pengungkapan sejarah kelam PKI dalam buku-buku
sejarah siswa merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

'''Apa yang perlu didiskusikan? Pengkhianatan PKI ini adalah sebuah peristiwa besar yang sangat mencolok. Masak
mau dihilangkan begitu saja dari sejarah bangsa,'' tuturnya. Cerita
pemberontakan PKI sendiri, sebelumnya sudah dimuat dalam buku sejarah
di sekolah-sekolah. Karenanya, Aru mempertanyakan apa dasar pemerintah
tiba-tiba menghilangkan itu. ''Peristiwa ini terlalu besar untuk
diabaikan,'' terangnya lagi.

"Aru tidak mengetahui
kriteria para pakar sejarah yang akan diundang BSNP nanti. Kata dia,
siapa pun pakar yang diundang tidak perlu berdiskusi rumit-rumit. ''Mau
di-plintir seperti apa pun, pemberontakan PKI itu fakta. Enggak
bisa diingkari,'' terangnya. Menurut Aru, dihapuskannya pemberontakan
PKI dalam buku sejarah berpotensi memicu konflik di masyarakat.

'Dalam hal ini, Aru
mengingatkan adanya gerakan-gerakan dari para eks tahanan politik G-30
S PKI untuk menutup-nutupi bahkan membelokkan sejarah. Orang-orang ini,
kata Aru, mencoba mengembuskan wacana bahwa pembunuhan para jenderal 30
September 1965 tak lebih dari konflik internal Angkatan Darat.
Peristiwa Madiun 1948 juga dikatakan sebagai provokasi Mohammad Hatta,
bukan pemberontakan PKI.

'Para eks-tapol PKI ini,
terang Aru, memperoleh angin segar setelah dirangkul oleh pemerintahan
Megawati dalam silaturahmi di hotel Cempaka Mas, Jakarta. Kini
kepercayaan diri mereka semakin kuat menyusul akan dibentuknya Komisi
Kebenaran untuk Rekonsiliasi (KKR) yang akan menyokong upaya-upaya
rehabilitasi. Aru mengaku mengantungi dokumen yang berisi materi
kurikulum sejarah 2004 yang kontroversial itu. Kata Aru, beberapa tema
seperti pemberontakan DI/TII, Permesta, dan Kahar Muzakar, juga
dihapus. Diduga, katanya, ini merupakan konsekwensi dihapuskannya
pemberontakan PKI.

'Dokumen ini rencananya akan
menjadi petunjuk pelaksanaan bagi penerbit-penerbit swasta untuk
menerbitkan buku sejarah yang akan digunakan di sekolah-sekolah. Kamis
lalu, Menko Kesra, Alwi Shihab, menyatakan penghapusan PKI dari
kurikulum merupakan pengabaian sejarah.

(imy)